Jakarta – Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan progres yang signifikan, terutama dalam aspek infrastruktur vital dan layanan publik. Pemerintah mengumumkan bahwa aliran listrik dan fasilitas kesehatan (faskes) di daerah terdampak kini telah sepenuhnya pulih 100%. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi dan Informasi (Bakom), M. Qodari, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Qodari, seluruh desa di tiga provinsi yang dilanda bencana kini telah kembali teraliri listrik. Ini berarti tidak ada lagi wilayah pemukiman yang mengalami pemadaman listrik akibat dampak bencana alam. "Kami memastikan bahwa setiap desa di tiga provinsi yang terdampak bencana kini telah menikmati pasokan listrik tanpa gangguan. Tidak ada satu pun desa yang masih dalam kondisi gelap gulita karena pemadaman yang disebabkan oleh bencana," tegas Qodari.
Pernyataan serupa juga berlaku untuk sektor fasilitas kesehatan. Qodari merinci bahwa sebanyak 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang sebelumnya terdampak bencana, kini telah beroperasi secara optimal. Kesiapan layanan medis ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan dapat segera tertolong. "Seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat bencana kini telah kembali berfungsi penuh, melayani masyarakat dengan kapasitas 100%," jelasnya.
Namun demikian, Qodari mengakui masih terdapat sejumlah kecil fasilitas kesehatan pendukung yang belum sepenuhnya pulih. Sebanyak enam unit dari total 2.952 puskesmas pembantu dilaporkan masih dalam tahap perbaikan. Lokasi keenam puskesmas pembantu ini berada di Kota Sibolga, tepatnya di Kecamatan Sibolga Utara, serta di Kabupaten Tapanuli Tengah yang meliputi Kecamatan Sarudik, Pasaribu Tobing, dan Tukka. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan perbaikan fasilitas-fasilitas ini guna memaksimalkan jangkauan layanan kesehatan.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah meluncurkan serangkaian instrumen dukungan keuangan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat terdampak dalam membangun kembali kehidupan mereka, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Salah satu bentuk dukungan yang telah tersalurkan secara merata adalah dana tunggu hunian (DTH). Per tanggal 12 Mei, DTH telah diserahkan kepada 720.767 Kepala Keluarga (KK) di tiga provinsi terdampak. Rincian penyalurannya mencakup 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatera Utara, dan 2.932 KK di Sumatera Barat. Dana ini diharapkan dapat memberikan keringanan dan membantu keluarga yang kehilangan tempat tinggal untuk segera mendapatkan hunian layak.
Selain dana tunggu hunian, pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan rumah rusak. Sebanyak 31.007 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana telah menerima dukungan dana. Bantuan ini terbagi berdasarkan tingkat keparahan kerusakan: 18.335 unit rumah rusak berat menerima bantuan sebesar Rp15.000.000 per unit, sementara 12.672 unit rumah rusak sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp30.000.000 per unit. Total nilai bantuan yang digelontorkan untuk perbaikan rumah ini mencapai Rp655 miliar.
Aspek pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian serius. Dukungan dalam bentuk pengisian hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi telah disalurkan dengan total realisasi mencapai lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar dialokasikan untuk pengisian hunian, Rp347 miliar untuk jaminan hidup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong roda perekonomian masyarakat kembali berputar dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai kembali usaha atau aktivitas ekonomi yang terhenti akibat bencana.
Sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Sebanyak 4.922 sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi kini telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar. Paralel dengan itu, pemerintah juga tengah gencar melakukan revitalisasi terhadap 3.002 sekolah lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,86 triliun. Upaya ini dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi para siswa pascabencana.
Kembali berfungsinya jaringan komunikasi juga menjadi indikator penting pemulihan. Seluruh menara pemancar (BTS) yang terdampak bencana di ketiga provinsi telah pulih 100%. Rinciannya, 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatera Utara, dan 1.483 BTS di Sumatera Barat kini beroperasi normal, memastikan konektivitas digital masyarakat tetap terjaga.
Terakhir, pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan hasil positif. Sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak bencana di tiga provinsi kini telah kembali fungsional. Kondisi ini berdampak langsung pada konektivitas antar kabupaten yang telah tersambung kembali sejak akhir Desember 2025. Kelancaran transportasi ini krusial untuk kelangsungan distribusi barang, mobilitas penduduk, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, laporan pemerintah ini menggarisbawahi komitmen dan keberhasilan dalam memulihkan berbagai sektor vital pascabencana di Sumatera. Fokus pada pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik dan kesehatan, ditambah dengan dukungan finansial dan revitalisasi fasilitas publik, menunjukkan upaya komprehensif untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal dan bahkan lebih baik.
