Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Malalak di Kabupaten Agam, kini menjadi sorotan utama dalam upaya pemulihan pasca-bencana banjir bandang. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, bersama dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, baru-baru ini melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan dan penanganan jalan yang terdampak parah. Kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan infrastruktur vital tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terhenti di tengah jalan, terlebih mengingat sensitivitas pembangunan di kawasan yang rentan terhadap bencana.
Kegiatan peninjauan yang berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026 ini, dihadiri pula oleh sejumlah tokoh penting dari tingkat daerah, termasuk Anggota DPRD Agam Novi Irwan, Camat Malalak Ulya Satar, para wali nagari, tokoh adat (niniak mamak), serta elemen masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca-bencana di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya di lokasi peninjauan, Andre Rosiade menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah pusat untuk menyelesaikan penanganan jalan Malalak secara bertahap. Pendanaan untuk proyek strategis ini dipastikan akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berupaya meredakan kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan berkurangnya alokasi anggaran pembangunan di kawasan yang baru saja dilanda bencana. "Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, telah menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menuntaskan pembangunan jalan ini. Meskipun pada dasarnya jalan ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun menyadari keterbatasan anggaran daerah, pemerintah pusat hadir untuk memberikan bantuan signifikan melalui APBN," ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre mengungkapkan bahwa total anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk revitalisasi dan penanganan jalan Malalak diperkirakan mencapai angka sekitar Rp670 miliar. Proses pengerjaan ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari fase penanganan darurat hingga pembangunan infrastruktur yang bersifat permanen. "Tahap awal pengerjaan ini ditargetkan selesai pada bulan Agustus mendatang. Setelah itu, tahap kedua akan dilanjutkan melalui proses lelang atau tender, yang mencakup pembangunan infrastruktur penting seperti jembatan di kilometer 82. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu merasa cemas; pembangunan ini akan terus berlanjut tanpa hambatan," jelasnya.
Andre menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pembangunan Sumatera Barat. Menurutnya, kemajuan daerah ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang ada. "Membangun Sumatera Barat adalah sebuah upaya kolektif. Ketika kita bekerja bersama, insyaallah pembangunan yang kita cita-citakan akan terwujud. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan ini," tuturnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme penanganan jalan Malalak. Ia memaparkan bahwa penanganan awal dilakukan sesuai dengan prosedur tanggap darurat, sebagaimana instruksi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum. Mengingat status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi berlaku hingga bulan September 2026, pekerjaan dibagi menjadi beberapa tahapan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa. "Pekerjaan yang dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu bulan September ini dilaksanakan melalui kontrak yang sudah ada dengan PT HKI. Sementara itu, pekerjaan lanjutan nantinya akan melalui proses tender baru. Jadi, bukan berarti anggarannya hilang, melainkan proses pelaksanaannya yang dipecah-pecah untuk menyesuaikan dengan mekanisme keadaan darurat yang berlaku," terang Elsa.
Elsa juga memberikan jaminan bahwa titik-titik jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana kini telah berhasil tersambung kembali. Meskipun demikian, penggunaan jalan tersebut masih bersifat terbatas demi menjaga keselamatan masyarakat. Pihak BPJN juga telah menyiagakan alat berat di lokasi untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk dan kemungkinan terjadinya longsor susulan. "Alat berat tetap disiagakan di lokasi hingga penanganan permanen selesai sepenuhnya. Nantinya, jalan akan dirapikan dan dilapisi dengan sirtu (pasir batu) agar tidak terlalu licin saat hujan," imbuhnya.
Saat ini, jalur Malalak diprioritaskan untuk penggunaan oleh warga setempat. Kendaraan dari luar daerah dihimbau untuk sementara waktu menggunakan jalur alternatif mengingat kondisi jalan yang belum sepenuhnya aman. "Bagi warga sekitar, jalan ini masih bisa dilalui. Namun, jika terjadi hujan, sebaiknya dihindari dulu karena masih ada potensi bahaya. Untuk kendaraan dari luar daerah, disarankan untuk menggunakan jalur alternatif," kata Elsa.
Dukungan dan apresiasi datang dari tokoh masyarakat Malalak sekaligus anggota DPRD Agam, Erdinal. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Andre Rosiade terhadap pembangunan di Malalak, termasuk penanganan jalan dan upaya pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah yang sebelumnya mengalami blank spot komunikasi. "Kami sangat berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk Malalak dapat terus berlanjut dan pembangunan jalan ini dapat segera dituntaskan, mengingat kondisi wilayah kami yang sangat rentan terhadap bencana," ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Agam, M. Iqbal, juga turut mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade atas perhatiannya yang besar terhadap Kabupaten Agam. Bantuan yang diberikan mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, penanganan pascabencana, hingga pembangunan BTS di daerah blank spot seperti Malalak. "Pak Andre telah memberikan banyak kontribusi positif bagi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam. Mulai dari pembenahan infrastruktur, bantuan pascabencana, hingga pembangunan BTS di wilayah terpencil seperti Malalak. Kami berharap perhatian ini akan terus berlanjut karena Agam masih sangat membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah pusat," pungkas M. Iqbal.
