Tragedi kecelakaan transportasi, dari bus hingga kereta api, terus menghantui masyarakat Indonesia. Peristiwa maut ini bukan hanya sekadar insiden yang tak terhindarkan, tetapi juga memicu pertanyaan mendalam tentang efektivitas sistem keselamatan yang ada. Pekan ini, kembali terjadi insiden memilukan yang merenggut belasan nyawa, menyoroti kembali kerentanan di sektor transportasi darat.
Kejadian tragis melibatkan sebuah bus penumpang ALS di wilayah Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Dalam peristiwa yang mengerikan, bus tersebut bertabrakan dengan sebuah truk tangki bahan bakar minyak (BBM), yang kemudian memicu kebakaran hebat. Akibat insiden nahas ini, 16 orang dilaporkan kehilangan nyawa mereka. Kecelakaan ini terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar tengah hari, di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Simpang Danau, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya.
Menurut keterangan dari Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Muratara, kronologi awal menunjukkan bahwa bus ALS yang diduga mengangkut belasan penumpang itu sedang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul sebuah truk tangki BBM yang dikemudikan oleh dua orang. Diduga kuat, bus ALS oleng ke jalur yang berlawanan. Salah satu dugaan kuat penyebabnya adalah upaya sopir untuk menghindari sebuah lubang di badan jalan. Manuver inilah yang kemudian berujung pada tabrakan frontal dengan truk tangki BBM.
Imbas dari tabrakan tersebut sungguh mengerikan. Kedua kendaraan terbakar hebat, menyebabkan 16 orang tewas di tempat kejadian. Saksi mata, termasuk kernet bus yang selamat, memberikan keterangan bahwa bus sempat bergoyang ke kanan, diduga kuat akibat upaya menghindar dari kerusakan jalan. Hal ini menyebabkan bus masuk ke jalur yang seharusnya tidak dilaluinya, memicu tabrakan maut dengan truk tangki dari arah berlawanan.
Menanggapi serangkaian kecelakaan fatal yang terus berulang, Road Safety Association (RSA) memberikan pandangan kritis. Mereka menilai bahwa kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal di Indonesia hampir selalu merupakan akumulasi dari kegagalan di berbagai lini sistem secara bersamaan. Mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, standar keselamatan kendaraan yang perlu ditingkatkan, pengawasan operasional angkutan umum yang masih lemah, manajemen kecepatan yang tidak terkontrol, hingga kesiapan dalam mitigasi dampak pasca-kecelakaan.
Ironisnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki sebuah kerangka kerja nasional yang cukup komprehensif terkait keselamatan jalan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2021-2040. Regulasi ini dirancang untuk membagi peran dan tanggung jawab lintas sektor secara lebih terstruktur. Pendekatan yang diusung adalah "Safe System Approach" atau Sistem Keselamatan Berlapis. Dalam konsep ini, keselamatan jalan tidak hanya dibebankan pada pengguna jalan semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh institusi negara sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
Menurut Rio Octaviano, Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA), pemerintah sebenarnya telah memetakan pembagian tugas yang jelas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang aman. Kementerian Perhubungan bertugas memastikan aspek keselamatan kendaraan dan sistem transportasi secara keseluruhan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta pembinaan perilaku tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan. Kementerian Kesehatan dan PT Jasa Raharja memiliki peran krusial dalam penanganan medis dan santunan bagi korban kecelakaan. Sementara itu, pemerintah daerah ditugaskan untuk melaksanakan dan mengawasi seluruh upaya keselamatan di wilayah masing-masing.
Namun, menurut pandangan RSA, akar permasalahan terbesar di Indonesia saat ini bukanlah ketiadaan konsep atau regulasi yang jelas, melainkan lemahnya implementasi dan koordinasi antar lembaga di tingkat lapangan. Seringkali, pemerintah cenderung bergerak dan memberikan perhatian serius hanya setelah tragedi besar yang menarik perhatian publik terjadi.
Rio menegaskan bahwa keselamatan jalan memerlukan kerja kolektif yang terstruktur dan sinergis, bukan tumpang tindih peran. Setiap institusi harus mampu memperkuat sektor tanggung jawabnya sendiri agar tercipta sebuah sistem perlindungan berlapis yang saling melengkapi dan efektif. Ia menekankan, "Padahal, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang dapat dicegah."
Lebih lanjut, data kecelakaan lalu lintas nasional menunjukkan sebuah fenomena yang mengejutkan. Mayoritas kecelakaan justru terjadi dalam kondisi yang dianggap "normal" atau ideal, seperti di jalan yang lurus, cuaca cerah, dan permukaan jalan yang dinilai baik. Hal ini mengindikasikan bahwa mengandalkan asumsi atau pendekatan parsial dalam keselamatan jalan tidaklah cukup. Diperlukan sebuah sistem perlindungan yang benar-benar bekerja secara komprehensif dan proaktif.
Oleh karena itu, kecelakaan tragis yang terjadi di Musi Rawas Utara harus menjadi sebuah momentum evaluasi yang serius bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dan keselamatan jalan. Jangan sampai setiap insiden memilukan hanya berhenti pada tahap investigasi, tanpa menghasilkan perubahan nyata dan perbaikan sistemik yang holistik terhadap upaya keselamatan di Indonesia.
