Pemerintah Indonesia tengah merancang serangkaian kebijakan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga momentum positif yang telah dicapai pada kuartal pertama tahun ini, yang tercatat tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama dalam strategi ini adalah industri otomotif, dengan penekanan khusus pada kendaraan listrik.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengemukakan bahwa insentif untuk kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, tengah dalam tahap kajian mendalam. Rincian skema insentif tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan final. "Kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi insentif, termasuk yang menyasar sektor otomotif dan motor listrik. Rencana ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden untuk dibahas lebih lanjut," ujar Airlangga dalam sebuah konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Mei 2026.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membeberkan salah satu opsi yang sedang hangat dibicarakan, yaitu penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah untuk kendaraan listrik. Skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini diusulkan dengan besaran yang bervariasi, mulai dari 40% hingga 100%, tergantung pada jenis kendaraan dan komponennya. Pembahasan mengenai detail skema ini masih terus berlangsung di internal pemerintah. "Kami sedang mendiskusikan beberapa opsi PPN DTP, ada yang mencapai 100%, ada pula yang 40%. Ini utamanya untuk kendaraan listrik murni, bukan hybrid. Skema yang lebih rinci, termasuk perbedaan antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian," jelas Purbaya dalam acara Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, pada hari yang sama.
Strategi ini secara spesifik dirancang untuk memberikan insentif yang lebih besar bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan nikel Indonesia sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Purbaya menanggapi adanya keraguan dari beberapa media internasional mengenai prospek nikel Indonesia, terutama pasca Tiongkok mengembangkan teknologi baterai non-nikel. Namun, pemerintah Indonesia optimis dan terus mendorong pengembangan baterai berbasis nikel sebagai bagian integral dari strategi hilirisasi industri. "Kami memberikan subsidi yang lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel agar sumber daya nikel kita dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat pandangan dari media internasional yang meragukan dominasi nikel Indonesia karena kemajuan Tiongkok dalam teknologi baterai non-nikel. Namun, kami berupaya membalikkan narasi tersebut dengan memastikan nikel kita tetap relevan dan terintegrasi dalam rantai nilai teknologi baterai," tegas Purbaya.
Untuk tahap awal implementasi, pemerintah telah menyiapkan alokasi subsidi untuk 200.000 unit kendaraan listrik. Angka ini terbagi menjadi 100.000 unit untuk sepeda motor listrik dan 100.000 unit untuk mobil listrik. Khusus untuk sepeda motor listrik, subsidi yang akan diberikan adalah sebesar Rp 5 juta per unit. Sementara itu, besaran subsidi untuk mobil listrik masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. "Kami rencananya akan memberikan subsidi untuk 100.000 unit mobil listrik pertama. Jika kuota tersebut habis, kami akan mempertimbangkan penambahan. Hal yang sama berlaku untuk motor listrik, 100.000 unit pertama akan mendapatkan subsidi Rp 5 juta," ungkap Purbaya.
Mekanisme penyaluran subsidi ini masih dalam proses finalisasi dan akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Perindustrian bersama dengan Kemenko Perekonomian. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. "Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, baik pada triwulan III maupun kuartal berikutnya. Kebijakan ini akan mulai berjalan pada awal Juni. Detail lebih lanjut akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian," terang Purbaya. Ia menambahkan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah memastikan seluruh roda perekonomian berputar kencang. Setelah sisi permintaan mulai bergerak, kini fokusnya adalah pada sektor manufaktur.
Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menggerakkan kembali mesin-mesin ekonomi nasional pasca periode pertumbuhan yang positif di awal tahun. Dengan adanya insentif ini, diharapkan konsumsi masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan akan meningkat, sekaligus mendukung pengembangan industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya alam strategis seperti nikel. Rincian lebih lanjut mengenai skema dan teknis pelaksanaan program ini dijadwalkan akan dirilis dalam beberapa waktu ke depan, memberikan kejelasan bagi para pelaku industri dan konsumen.
