Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah mengambil keputusan krusial terkait status penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum Nadiem untuk mengalihkan status penahanannya. Keputusan ini berarti Nadiem tidak lagi menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), melainkan akan menjalani tahanan rumah, yang efektif berlaku mulai hari berikutnya.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, membacakan langsung putusan pengalihan penahanan ini dalam sebuah sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin, 11 Mei 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan dua poin utama: pertama, mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan Terdakwa; kedua, secara spesifik mengalihkan jenis penahanan Nadiem Anwar Makarim dari penahanan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi tahanan rumah di kediamannya yang beralamat di The Residence at Dharmawangsa 2 Unit 1908, RT/RW 01/02, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Penetapan ini berlaku efektif sejak tanggal 12 Mei 2026.
Meskipun permohonan ini dikabulkan, Majelis Hakim tidak lupa untuk menegaskan sejumlah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Nadiem selama menjalani status tahanan rumah. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan kelancaran proses hukum sekaligus mempertimbangkan kondisi Nadiem.
Salah satu poin krusial adalah kewajiban Nadiem untuk tetap berada di dalam rumah kediamannya selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Namun, ada pengecualian yang sangat spesifik. Nadiem dilarang meninggalkan kediamannya kecuali untuk alasan medis yang mendesak, seperti menjalani tindakan operasi yang dijadwalkan pada tanggal 13 Mei 2026, atau perawatan medis lanjutan di Rumah Sakit Abdi Waluyo atau rumah sakit lain yang ditunjuk. Selain itu, keperluan kontrol medis rutin juga diizinkan, namun harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua Majelis Hakim, berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Tentu saja, kewajiban untuk hadir dalam setiap persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim tetap berlaku.
Sebagai tambahan upaya pengawasan, Nadiem juga diwajibkan untuk bersedia dipasangi alat pemantau elektronik pada tubuhnya, apabila sarana dan prasarana yang memadai tersedia di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Nadiem dilarang untuk melepas, merusak, memanipulasi, atau mengganggu fungsi alat tersebut. Jika alat mengalami kerusakan, ia wajib segera melaporkannya dan memastikan alat tersebut selalu aktif dan terisi daya.
Selain itu, Nadiem juga harus secara rutin melapor langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pelaporan ini dijadwalkan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis antara pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Pengecualian dapat diberikan jika Nadiem berhalangan hadir karena kondisi kesehatan pasca operasi, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Untuk mencegah potensi melarikan diri atau mempengaruhi jalannya proses hukum, Nadiem diwajibkan untuk menyerahkan paspor Republik Indonesia, paspor asing jika ada, dan seluruh dokumen perjalanan lainnya kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 24 jam setelah penetapan ini dikeluarkan.
Larangan yang sangat tegas juga diberlakukan terkait interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara. Nadiem dilarang keras untuk menghubungi, menemui, atau berkomunikasi dengan saksi-saksi atau terdakwa lain dalam perkara ini maupun perkara terkait. Komunikasi ini dilarang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media seperti tatap muka, telepon, pesan singkat, surat elektronik, media sosial, atau sarana komunikasi lainnya.
Demikian pula, Nadiem dilarang memberikan pernyataan, wawancara, atau keterangan apapun kepada media massa terkait perkara ini tanpa mendapatkan izin tertulis dari Majelis Hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi peradilan dan mencegah adanya opini publik yang dapat mempengaruhi jalannya kasus.
Batasan kunjungan juga diberlakukan. Nadiem dilarang menerima tamu selain anggota keluarga inti (suami, istri, atau anak kandung), penasihat hukum yang terdaftar dalam berkas perkara, dan tenaga medis yang merawat berdasarkan surat tugas dari rumah sakit. Petugas yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga berhak untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa rumah kediamannya guna memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat penahanan rumah.
Majelis Hakim menegaskan bahwa apabila Nadiem terbukti melanggar salah satu atau lebih dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka status penahanannya akan segera dialihkan kembali ke penahanan Rutan Negara.
Proses pengawasan pelaksanaan penetapan ini akan dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang juga wajib melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Majelis Hakim. Salinan penetapan ini akan disampaikan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto, menekankan bahwa keputusan pengalihan penahanan ini murni didasarkan pada pertimbangan faktor kesehatan Nadiem, dan bukan karena faktor lain yang bersifat eksternal atau adanya janji-janji tertentu. Ia juga berpesan kepada Nadiem untuk segera melaporkan jika ada pihak yang mencoba menawarkan sesuatu yang tidak semestinya.
Menanggapi keputusan ini, Nadiem mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Ia menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas pertimbangan kemanusiaan yang diberikan sehingga status penahanannya dapat dialihkan menjadi tahanan rumah.
