Upaya serius untuk menanamkan kesadaran antikorupsi sejak usia dini tengah digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah. Sebuah terobosan penting diluncurkan dalam bentuk Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK). Diharapkan, materi edukasi ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi generasi mendatang untuk menjauhi praktik korupsi, dimulai dari lingkungan pendidikan formal.
Acara peluncuran yang menandai langkah strategis ini diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 11 Juni 2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam paparannya menegaskan bahwa visi Indonesia bebas korupsi bukanlah impian yang mustahil terwujud, asalkan dimulai dari tempat yang paling fundamental: ruang kelas. Beliau menekankan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak seharusnya dimulai dari jerat hukum seperti ruang pemeriksaan, penyidikan, apalagi ruang persidangan. Sebaliknya, pencegahan harus menjadi prioritas utama, yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan.
Setyo Budiyanto memaparkan realitas pahit mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menindak pelaku korupsi, mulai dari proses investigasi hingga perawatan narapidana. Angka ini tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi yang diperlukan untuk upaya pencegahan. "Jika kita memberikan panduan ini, ini jauh lebih baik daripada proses penindakan," ujar beliau. Beliau menambahkan bahwa penindakan selalu memakan biaya yang signifikan, bahkan setelah seseorang menjalani hukuman, negara masih harus menanggung biaya hidup mereka seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan dinilai lebih efisien dan efektif dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Ketua KPK menyuarakan harapan besar agar buku panduan ini mampu menjadi instrumen yang efektif bagi anak-anak untuk mengenali dan memahami bentuk-bentuk perilaku koruptif sejak usia dini. Dengan pemahaman yang tertanam kuat di bangku sekolah, diharapkan mereka akan tumbuh menjadi individu dengan integritas yang kokoh, yang memiliki prinsip kuat untuk menolak segala bentuk korupsi di masa depan. Setyo Budiyanto mengibaratkan buku ini sebagai "kitab suci" yang dibuat oleh manusia, dengan segala keterbatasannya, namun memiliki misi mulia untuk menjadi panduan dan pedoman bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa dalam memerangi korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, memberikan sinyal dukungan penuh dari pemerintah daerah. Beliau menginformasikan bahwa buku panduan ini akan didistribusikan melalui para kepala daerah. Untuk itu, Wamendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera merumuskan regulasi turunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi ini bisa berupa peraturan kepala daerah atau instruksi teknis lainnya, yang bertujuan untuk mendorong dan memastikan implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Wamendagri menjelaskan dua langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama, memanfaatkan buku panduan dan bahan ajar PAK yang telah tersedia sebagai acuan utama. Kedua, mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, baik sebagai bagian dari mata pelajaran inti (intrakurikuler) maupun kegiatan tambahan (ekstrakurikuler). Hal ini mungkin memerlukan peninjauan ulang terhadap regulasi pendidikan antikorupsi yang ada di daerah masing-masing, dan pembaruan jika diperlukan, demi menjamin terselenggaranya pendidikan antikorupsi secara merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Lebih jauh, Akhmad Wiyagus menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mendagri memerintahkan agar seluruh satuan pendidikan, melalui perantaraan kepala daerah atau Kepala Dinas Pendidikan, melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi. Pelaporan ini akan dilakukan melalui platform khusus yang disediakan oleh KPK. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program.
Selain itu, Wamendagri juga menekankan pentingnya penguatan peran Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah akan ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan antikorupsi oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan setiap tahapan implementasi dapat terpantau secara optimal, sehingga kendala-kendala yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Upaya kolaboratif antara KPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan ini menjadi kunci utama dalam menanamkan benih integritas sejak dini, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang bersih dari cengkeraman korupsi.
