Akademisi Rocky Gerung terlihat hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan pemeriksaan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang tersangkut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Kehadirannya memicu pertanyaan mengenai motif di balik langkah tak lazim ini.
Saat ditanya mengenai alasannya, Rocky Gerung menegaskan bahwa kunjungannya bukanlah bentuk dukungan terhadap Nadiem Makarim. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencermati dan menganalisis alur persidangan dari sudut pandang penalaran hukum. "Bukan mendukung. Saya mau memperhatikan jalannya sidang dari perspektif penalaran hukum," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).
Pengamatan detikcom di lokasi menunjukkan bahwa Rocky Gerung telah berada di ruang sidang sejak awal persidangan dimulai. Ia duduk di antara para pengunjung sidang lainnya, menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada proses hukum yang sedang berlangsung. Selama jalannya sidang, Rocky Gerung terlihat khusyuk mengikuti setiap tahapan, bahkan ia tetap bertahan di dalam ruang sidang hingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.
Rocky Gerung menjelaskan bahwa pengamatannya terhadap persidangan Nadiem Makarim memiliki kaitan erat dengan profesinya sebagai pengajar legal reasoning, atau penalaran hukum. Ia mengaku ingin menguji sejauh mana persidangan tersebut dijalankan dengan landasan nalar hukum yang murni, atau apakah terdapat unsur-unsur lain yang mengintervensi, seperti "cacat politik" atau "pesanan" yang mungkin merusak objektivitas. "Saya mengajar legal reasoning. Nah, itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan, segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," ungkapnya.
Ketika dimintai pandangannya mengenai jalannya persidangan Nadiem Makarim, Rocky Gerung berpendapat bahwa jaksa penuntut umum dinilainya belum berhasil secara efektif menghubungkan fakta-fakta yang ada menjadi sebuah bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan. Ia mengapresiasi kecerdasan jaksa, namun merasa jaksa tersebut tampak "kelelahan" dalam upaya menghubungkan setiap fakta menjadi dasar tuntutan. "Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira," komentarnya.
Rocky Gerung memberikan contoh spesifik terkait ketidakmampuannya menghubungkan fakta menjadi bukti, seperti ketika jaksa mengaitkan keputusan Nadiem Makarim membentuk tim khusus dengan isu korupsi. Menurut Rocky, pembentukan tim khusus oleh seorang menteri merupakan tindakan yang wajar jika menteri tersebut melihat adanya kekurangan dalam kementeriannya. "Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa Saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus, bukankah itu fungsi dari kementerian?" tanyanya.
Ia melanjutkan, "Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pinter. Kan mudah saja, dan itu bukan kriminal." Lebih lanjut, ia menggunakan analogi bahwa jaksa gagal dalam "mengubah percakapan WhatsApp menjadi masalah yang signifikan," sebuah metafora yang menggambarkan kegagalan jaksa dalam membangun narasi pembuktian yang kuat dari data komunikasi. "Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chatting-an di WhatsApp menjadi what’s wrong. Nah, itu dia gagalnya ya," pungkasnya.
Kehadiran Rocky Gerung di persidangan Nadiem Makarim ini menjadi sorotan, bukan hanya karena ia adalah seorang tokoh publik yang dikenal kritis, tetapi juga karena ia membawa perspektif analitis yang unik. Ia tidak hadir sebagai pihak yang berkepentingan langsung, melainkan sebagai pengamat yang ingin menguji integritas dan nalar hukum yang mendasari proses peradilan. Pernyataannya yang lugas mengenai kegagalan jaksa dalam mengkonstruksi pembuktian menunjukkan bahwa ia melihat adanya celah dalam argumen penuntut umum, yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir dari kasus ini. Pengamatannya ini membuka ruang diskusi publik mengenai pentingnya penalaran hukum yang kokoh dalam setiap proses peradilan, terutama ketika melibatkan tokoh publik dan kasus yang menyita perhatian luas.
Lebih jauh, analisis Rocky Gerung mengenai pentingnya menteri membawa tim yang kompeten ke dalam kementeriannya dapat diinterpretasikan sebagai pandangan bahwa inovasi dan efisiensi seringkali memerlukan intervensi dari luar, dan tindakan tersebut seharusnya tidak serta-merta dicurigai sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ia menekankan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah untuk memastikan bahwa organisasinya berjalan optimal, dan jika diperlukan, mendatangkan individu-individu terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini merupakan sudut pandang yang berbeda dari sekadar melihat tindakan tersebut sebagai potensi penyalahgunaan wewenang.
Pendekatan Rocky Gerung dalam menguji persidangan melalui lensa "nalar hukum yang bersih" juga menyoroti isu integritas dalam sistem peradilan. Ia secara implisit mempertanyakan apakah ada kemungkinan tekanan politik atau kepentingan tersembunyi yang memengaruhi jalannya kasus ini. Pernyataannya tentang "cacat politik" dan "pesanan" adalah kritik tajam terhadap potensi intrusi faktor eksternal yang dapat mengorbankan prinsip keadilan.
Dalam konteks kasus Nadiem Makarim, kehadiran Rocky Gerung menjadi semacam "uji coba" terhadap kemampuan jaksa dalam membuktikan tuduhan korupsi, khususnya dalam pengadaan teknologi. Pernyataannya yang menyoroti kegagalan jaksa dalam mengubah percakapan WhatsApp menjadi "what’s wrong" mengindikasikan bahwa ia berpendapat bahwa bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan unsur pidana yang dituduhkan. Ini bukan berarti Rocky Gerung menyatakan Nadiem Makarim tidak bersalah, melainkan ia berpendapat bahwa pembuktian oleh penuntut umum belum memenuhi standar yang diharapkan dalam penalaran hukum.
Dengan demikian, kehadiran Rocky Gerung di persidangan Nadiem Makarim bukan sekadar kehadiran seorang penonton, melainkan sebuah bentuk partisipasi intelektual yang memberikan sorotan terhadap aspek-aspek krusial dalam proses hukum. Ia menggarisbawahi bahwa setiap persidangan, terlepas dari siapa terdakwanya, haruslah didasarkan pada nalar hukum yang kuat, bukti yang meyakinkan, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Pengamatannya ini, meski mungkin kontroversial bagi sebagian pihak, memberikan kontribusi pada diskusi publik mengenai pentingnya transparansi dan objektivitas dalam sistem peradilan.
