Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil sikap tegas dalam upaya mitigasi bencana alam dengan menginstruksikan para kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan fasilitas wisata maupun kawasan permukiman di wilayah yang berstatus hutan dan perkebunan. Langkah strategis ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG. Dokumen tersebut secara spesifik mengatur tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan pembekuan izin pembangunan ini sangat krusial untuk meminimalkan potensi terjadinya bencana alam yang semakin mengancam, seperti tanah longsor dan banjir bandang. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas kawasan hutan dan perkebunan dari perubahan fungsi yang tidak semestinya, terutama menjadi area komersial atau permukiman penduduk. Dalam arahannya, Gubernur secara eksplisit meminta para bupati dan wali kota untuk menunjukkan proaktivitas yang lebih tinggi dalam mengendalikan alih fungsi lahan dan mengembalikan lahan-lahan tersebut pada fungsi konservasinya.
"Setiap kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, dituntut untuk lebih sigap dan proaktif dalam menjalankan tugas pengendalian alih fungsi lahan. Fokus utamanya adalah mengembalikan fungsi konservasi pada kawasan-kawasan vital seperti hutan dan perkebunan," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin, 11 Mei 2026. Beliau menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan demi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Langkah ini bukan muncul tanpa dasar hukum yang kuat. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merumuskan dan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Peraturan gubernur ini menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Jawa Barat. Dalam Pergub tersebut, diuraikan secara rinci berbagai strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Gubernur Jabar guna mengendalikan pergeseran fungsi lahan. Salah satu pilar utama dari strategi ini adalah pengawasan yang ketat.
Pengawasan yang dimaksud mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap status dan pemanfaatan lahan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan, menjaga kelestarian kawasan lindung, serta mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital bagi keseimbangan alam. Tidak hanya berfokus pada pengawasan, Gubernur juga berkomitmen untuk melakukan restorasi atau pengembalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukan awalnya. Upaya restorasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pembinaan dan edukasi kepada para pemegang hak atas tanah. Selain itu, kolaborasi aktif dengan para pemilik tanah juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan tujuan ini.
Lebih jauh lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan, tetapi juga menyediakan sumber daya yang memadai. Ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan, penguatan sumber daya manusia yang kompeten, serta alokasi pendanaan yang memadai menjadi prioritas untuk mendukung pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan dan upaya pemulihannya. Keberadaan sumber daya ini diharapkan dapat mempercepat proses restorasi lahan dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Gubernur juga menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan lintas perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian alih fungsi lahan yang dilaksanakan oleh dinas atau badan terkait di tingkat provinsi berjalan selaras dan terintegrasi. Sinergi antarlembaga menjadi elemen krusial dalam menghadapi tantangan kompleksitas pengelolaan lahan di wilayah Jawa Barat yang memiliki beragam karakteristik dan tekanan pembangunan.
Implikasi dari kebijakan ini sangat luas, terutama bagi para investor dan pengembang yang berencana membangun fasilitas wisata atau perumahan di area yang memiliki nilai ekologis tinggi. Pembekuan izin ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jabar memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di atas potensi keuntungan ekonomi jangka pendek dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami dan mematuhi arahan ini demi masa depan Jawa Barat yang lebih aman dan lestari.
Di sisi lain, para pengembang dan investor didorong untuk mencari alternatif lokasi pembangunan yang tidak mengorbankan kawasan hutan dan perkebunan. Fokus pada pengembangan di area yang sudah terbangun atau memiliki potensi yang lebih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan, di mana pembangunan dapat terus berjalan tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekologis. Kebijakan ini merupakan cerminan dari kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam, sebuah tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia dalam menghadapi laju urbanisasi dan kebutuhan akan ruang pengembangan.
