BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah timur Indonesia. Inisiatif ini diwujudkan melalui serangkaian kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto. Fokus utama kunjungan ini adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan bank pembangunan daerah (BPD) yang berperan vital dalam ekosistem sosial dan ekonomi lokal.
Rangkaian agenda yang dijalankan mencakup penguatan kemitraan dengan Bank Sulselbar, pertemuan mendalam dengan jajaran Pemerintah Kota Makassar, serta audiensi strategis bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Puncak dari upaya ini ditandai dengan peluncuran layanan pembayaran iuran yang kini dapat diakses melalui Bank Maluku Malut, menandakan kemudahan baru bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban jaminan sosial mereka.
Bambang Joko Sutarto menekankan bahwa keberhasilan dalam memperluas cakupan perlindungan bagi para pekerja sangat bergantung pada sinergi yang solid antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan institusi perbankan daerah. Ia mengungkapkan apresiasinya yang mendalam kepada seluruh pemerintah daerah dan mitra perbankan daerah atas dukungan berkelanjutan mereka dalam upaya memperluas perlindungan bagi para pekerja. "Kami sangat menghargai komitmen Pemerintah Kota Makassar yang secara konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan mereka yang berada di sektor informal," ujar Bambang. Ia juga menggarisbawahi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos atas keberpihakannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bambang menambahkan bahwa kolaborasi semacam ini krusial untuk memastikan lebih banyak pekerja, terutama dari kalangan informal dan rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan dengan cara yang mudah dan berkelanjutan.
Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun sebuah ekosistem perlindungan pekerja yang lebih inklusif, mudah diakses, dan selaras dengan kebutuhan spesifik setiap daerah. Perhatian khusus diberikan kepada pekerja rentan dan sektor informal, kelompok yang seringkali menghadapi kendala signifikan dalam mengakses perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kunjungan di Makassar, Bambang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Ternate, di mana Bambang, bersama dengan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli, melakukan koordinasi mendalam dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan perwakilan mitra perbankan daerah.
Penguatan kemitraan dengan Bank Sulselbar dipandang sebagai langkah taktis untuk memperluas jaringan distribusi layanan dan meningkatkan kepesertaan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan menyadari peran strategis BPD sebagai lembaga keuangan yang memiliki kedekatan erat dengan masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta seluruh elemen ekonomi lokal. Oleh karena itu, revitalisasi kemitraan dengan BPD diharapkan dapat menjangkau spektrum pekerja yang lebih luas, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi nasional BPJS Ketenagakerjaan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, guna mengoptimalkan upaya peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Puncak dari rangkaian kunjungan kerja ini adalah audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperluas jangkauan perlindungan pekerja. Upaya ini diposisikan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah dan upaya penguatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus pada perlindungan bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, pelaku usaha informal, hingga pengemudi ojek daring.
Sebagai tindak lanjut konkret dari penguatan sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut secara resmi meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah. Diharapkan, kehadiran layanan baru ini akan mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran kepesertaan maupun pembayaran iuran, menjadikannya lebih cepat, aman, dan terjangkau.
Data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama Mei 2026 menunjukkan kinerja positif di wilayah Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku. Selama periode tersebut, sebanyak 137 ribu klaim peserta telah dibayarkan dengan total nilai mencapai Rp1,64 triliun. Selain itu, program beasiswa pendidikan juga telah memberikan manfaat kepada 2.631 anak, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp12,6 miliar, menunjukkan dampak nyata dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menutup rangkaian kunjungannya, Bambang Joko Sutarto menegaskan bahwa perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bukanlah sekadar angka pencapaian, melainkan esensinya adalah menghadirkan rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi para pekerja beserta keluarga mereka. Melalui penguatan sinergi yang terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan BPD di kawasan timur Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan optimis bahwa percepatan perluasan perlindungan pekerja akan semakin meluas, bersifat inklusif, dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat pekerja di wilayah tersebut.
