Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil membongkar sebuah jaringan penipuan investasi daring yang diduga melibatkan ratusan Warga Negara Asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau. Temuan ini mengindikasikan adanya keterkaitan dengan operasi kejahatan serupa yang sebelumnya telah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, menandakan pergerakan pelaku kejahatan siber ke wilayah Indonesia.
Brigjen Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, mengonfirmasi adanya indikasi kuat bahwa jaringan penipuan ini memiliki kaitan erat dengan kasus-kasus sebelumnya. Ia menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu destinasi baru bagi para pelaku penipuan daring (scammer) yang sebelumnya beroperasi di negara lain, khususnya yang berasal dari Kamboja. "Kaitan-kaitan ini sudah sangat jelas mengarah ke sana," ujar Brigjen Untung dalam sebuah konferensi pers di Batam pada Jumat, 8 Mei 2026. Ia menambahkan bahwa bukti-bukti yang ditemukan di berbagai lokasi lain di Indonesia semakin memperkuat dugaan ini.
Lebih lanjut, Brigjen Untung memaparkan temuan di lokasi lain yang mendukung dugaan adanya jaringan terorganisir. Di Surabaya dan Denpasar, petugas menemukan berbagai perlengkapan yang digunakan untuk menipu, seperti replika atau mockup tampilan Bank of China, serta atribut yang menyerupai seragam kepolisian dan kantor polisi Tiongkok dan Jepang. Penemuan ini menunjukkan keseriusan dan profesionalisme para pelaku dalam menjalankan aksinya, seolah-olah mereka beroperasi di negara asal korban. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa para WNA yang diamankan di Batam kemungkinan besar merupakan bagian dari komplotan yang sama dengan yang sebelumnya telah ditangkap di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Brigjen Untung merinci bahwa operasi penipuan ini memiliki keterkaitan dengan pengungkapan kasus serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan Polri. Wilayah yang pernah menjadi lokasi pengungkapan kasus serupa meliputi Denpasar di Bali, Surabaya di Jawa Timur, Surakarta di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat. Keberagaman lokasi ini menunjukkan luasnya jangkauan jaringan penipuan tersebut di Indonesia.
Fenomena ini sendiri merupakan indikasi adanya pergeseran pola pergerakan pelaku kejahatan siber internasional. Menurut Brigjen Untung, ratusan WNA yang diduga terlibat dalam penipuan investasi ini merupakan bagian dari kelompok scammer yang berpindah dari negara lain. "Fenomena ini telah menunjukkan adanya pola pergeseran," jelasnya. Ia memaparkan bahwa setelah Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam menjadi lokasi yang banyak dihuni oleh para scammer, kini Indonesia menjadi salah satu destinasi baru bagi mereka. Pergeseran ini kemungkinan dipicu oleh penindakan hukum yang semakin ketat di negara-negara asal mereka, mendorong mereka untuk mencari wilayah baru yang dianggap lebih aman atau memiliki celah keamanan yang lebih mudah dieksploitasi.
Brigjen Untung menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk terus memberantas kejahatan scamming. Ia juga menekankan bahwa Polri dan Imigrasi akan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menindak para pelaku kejahatan siber. "Namun demikian, berkat kesigapan dan kesadaran dari rekan-rekan imigrasi serta kerja sama dengan satuan kewilayahan, alhamdulillah bisa didapat lebih dari 200 warga negara asing yang mencoba melakukan tindak pidana scamming online," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jenis penipuan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penipuan investasi daring, tetapi juga bisa mencakup love scam (penipuan berkedok hubungan asmara) dan bahkan perjudian daring (online gambling).
Tindakan penangkapan ratusan WNA di Batam ini merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan aparat untuk menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan daring. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan siber dan mengurangi potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Koordinasi antarlembaga, baik Imigrasi maupun Kepolisian, serta kerja sama internasional, menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga sangat penting untuk mendukung upaya penindakan ini. Dengan demikian, Indonesia dapat meminimalisir potensi menjadi surga bagi para pelaku kejahatan siber internasional.
