Fenomena motor bekas yang hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja semakin marak terlihat di berbagai platform jual beli daring, mulai dari marketplace hingga media sosial seperti Facebook. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi calon pembeli: apakah memungkinkan untuk mengurus penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru di kantor Samsat jika hanya memiliki STNK?
Kepemilikan kendaraan bermotor yang sah secara hukum di Indonesia diwujudkan melalui dua dokumen krusial: STNK dan BPKB. Keberadaan kedua dokumen ini memastikan legalitas kendaraan dan menjadi bukti otentik kepemilikan bagi pemiliknya. Kendaraan yang hanya dilengkapi salah satu dokumen, dalam konteks ini hanya STNK, seringkali disebut sebagai "motor surat sebelah" atau bahkan "motor bodong", yang mengindikasikan adanya potensi masalah dalam kelengkapan administrasinya.
Menyoroti risiko yang melekat pada pembelian kendaraan dalam kondisi tersebut, para pakar kepolisian memberikan pandangan yang tegas. Mantan Kepala Seksi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Martinus, sebagaimana dikutip dari laman GridOto, memberikan nasihat berharga. Ia menekankan bahwa BPKB memiliki kedudukan setara dengan bukti kepemilikan aset berharga lainnya. Oleh karena itu, apabila dokumen BPKB tidak ada atau hilang, disarankan untuk berpikir ulang bahkan menolak untuk melakukan transaksi pembelian. Prinsipnya, membeli kendaraan yang kelengkapan suratnya tidak utuh dapat berpotensi menimbulkan kerumitan di kemudian hari.
Lebih lanjut, Kompol Martinus menyarankan agar calon pembeli lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih motor bekas. Idealnya, transaksi jual beli motor bekas harus melibatkan penyerahan kedua dokumen penting, yaitu STNK dan BPKB yang sah. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pembeli dalam menggunakan kendaraannya tanpa dibayangi kekhawatiran masalah legalitas.
Namun, terdapat pengecualian yang perlu dicermati. Dalam beberapa situasi tertentu, motor yang hanya dilengkapi STNK bisa jadi berasal dari pemilik sah yang mengalami musibah, seperti hilangnya BPKB secara tidak sengaja atau bahkan BPKB yang digadaikan. Dalam kasus seperti ini, disarankan agar pemilik asli terlebih dahulu mengurus penerbitan BPKB pengganti sebelum kendaraan tersebut diperjualbelikan. Hal ini akan mempermudah proses selanjutnya bagi pembeli dan memastikan semua dokumen kendaraan kembali lengkap.
Proses pengurusan BPKB baru untuk motor yang hilang dokumennya memang dimungkinkan, namun hal ini harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh kepolisian. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan praktik yang ada, beberapa langkah umum yang harus ditempuh meliputi:
Pertama, membuat laporan kehilangan BPKB di kantor polisi setempat. Laporan ini harus mencantumkan detail kendaraan seperti nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian ini menjadi salah satu dokumen wajib dalam pengurusan BPKB baru.
Kedua, membawa STNK asli dan fotokopinya ke kantor Samsat. STNK yang masih berlaku menjadi bukti bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara resmi.
Ketiga, calon pembeli atau pemilik kendaraan juga diwajibkan untuk membawa bukti identitas diri yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopinya. Jika kendaraan tersebut atas nama perusahaan, maka diperlukan juga surat keterangan dari perusahaan.
Keempat, biasanya akan ada proses verifikasi kendaraan. Petugas kepolisian di Samsat akan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan data yang tertera pada STNK dan laporan kehilangan.
Kelima, mengurus surat keterangan dari dealer atau perusahaan pembiayaan jika motor tersebut dibeli secara kredit dan BPKB masih dipegang oleh leasing. Surat ini menyatakan bahwa BPKB memang belum pernah diterbitkan atau sudah pernah diterbitkan namun hilang.
Keenam, membayar biaya administrasi penerbitan BPKB baru. Besaran biaya ini mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
Penting untuk dicatat bahwa proses pengurusan BPKB baru ini memiliki persyaratan yang ketat dan memakan waktu. Pihak kepolisian akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan dan mencegah terjadinya penipuan atau praktik ilegal. Oleh karena itu, membeli motor bekas yang hanya dilengkapi STNK saja tanpa BPKB, meskipun secara teori dimungkinkan untuk mengurus BPKB baru, tetap saja berisiko tinggi. Calon pembeli harus sangat berhati-hati dan memastikan semua proses administrasi berjalan lancar dan legal.
Apabila Anda dihadapkan pada pilihan untuk membeli motor bekas, selalu utamakan kendaraan yang memiliki kelengkapan surat-suratnya, baik STNK maupun BPKB. Transaksi yang aman dan transparan akan memberikan ketenangan pikiran dan menghindari potensi masalah hukum di masa mendatang. Keselamatan dan kepastian hukum dalam kepemilikan kendaraan bermotor adalah hal yang tidak dapat ditawar. Membeli "setengah-setengah" seperti motor STNK only, meskipun mungkin menarik dari segi harga, berpotensi membawa kerugian dan kerepotan yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam memilih dan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama sebelum memutuskan untuk membeli motor bekas.
