Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan sinyal kuat mengenai prospek pemberian insentif bagi kendaraan listrik (EV). Beliau secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pembahasan aturan terkait insentif tersebut, dengan harapan agar regulasi baru dapat segera diimplementasikan dan masuk ke dalam sistem dalam jangka waktu dua minggu ke depan. Purbaya mengakui adanya peningkatan signifikan dalam permintaan pasar terhadap kendaraan listrik, yang mendorong pemerintah untuk secara serius mempertimbangkan bentuk-bentuk insentif yang dapat diberikan.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNBC Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya bahwa tren permintaan untuk mobil listrik menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian mendalam mengenai berbagai opsi insentif yang mungkin dapat ditawarkan untuk mobil listrik dalam waktu dekat. Pernyataan ini mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika pasar yang bergerak ke arah elektrifikasi.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan mengenai insentif mobil listrik saat ini masih dalam tahap diskusi intensif dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Proses pembahasan ini akan diupayakan agar berjalan lebih cepat, dengan target agar kerangka insentif tersebut dapat terintegrasi ke dalam sistem dalam kurun waktu dua minggu mendatang. Upaya percepatan ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam mendukung adopsi kendaraan listrik di tanah air.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk insentif untuk kendaraan listrik. Namun, sebagian besar insentif tersebut telah berakhir masa berlakunya, seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu contohnya adalah pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik impor yang telah berakhir pada akhir Desember 2025. Begitu pula dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik produksi dalam negeri yang tidak dilanjutkan pada tahun berjalan ini. Ketidaklanjutan insentif ini berujung pada adanya penyesuaian harga beberapa model kendaraan listrik di pasaran.
Kini, potensi hilangnya satu lagi insentif penting yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan listrik sedang menjadi sorotan. Insentif yang dimaksud adalah pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mobil listrik. Sebelumnya, kedua jenis pajak ini dikenakan tarif Rp 0 untuk kendaraan listrik, namun kini berpotensi untuk dikenakan tarif normal. Hal ini mengemuka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Dalam peraturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dicantumkan sebagai kendaraan yang dikecualikan dari objek pengenaan pajak.
Meskipun demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, telah mengambil langkah antisipatif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk tetap memberikan fasilitas pembebasan pajak kendaraan listrik, baik PKB maupun BBNKB, sebagai bentuk insentif fiskal. Instruksi ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di tingkat daerah.
Menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik. Salah satu contoh nyata adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang secara resmi telah mengumumkan bahwa kendaraan listrik masih akan menikmati fasilitas pembebasan dari kedua jenis pajak tersebut. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan dorongan lebih lanjut bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Upaya pemerintah untuk kembali mengaktifkan dan memperluas cakupan insentif kendaraan listrik ini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap transisi energi di sektor transportasi. Dengan terus meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, pemberian insentif yang memadai menjadi kunci strategis dalam mempercepat adopsi teknologi kendaraan listrik di Indonesia. Proses percepatan pembahasan aturan insentif ini menjadi momentum krusial untuk memberikan sinyal positif kepada industri dan konsumen, sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam mencapai target elektrifikasi transportasi nasional. Ketersediaan insentif yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi hambatan biaya awal yang seringkali menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dalam memilih kendaraan listrik. Selain itu, hal ini juga akan mendorong investasi lebih lanjut dalam infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya, yang merupakan elemen penting dalam ekosistem kendaraan listrik yang matang. Keberhasilan implementasi insentif ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penjualan kendaraan listrik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap upaya pengendalian polusi udara di perkotaan dan penguatan ketahanan energi nasional.
