Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara proaktif terus membenahi dan memperkokoh sektor jasa keuangan serta infrastruktur pendukungnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah dan untuk memastikan stabilitas serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama OJK adalah penyusunan regulasi baru yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) dalam industri perbankan. Proses ini dirancang tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memajukan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Kriteria dan persyaratan untuk spin-off UUS akan disusun dengan mempertimbangkan strategi konsolidasi perbankan. Tujuannya adalah agar Bank Umum Syariah yang dihasilkan kelak menjadi entitas yang tangguh, mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
Selain itu, OJK juga akan memperkuat aspek kelembagaan UUS sebelum melakukan spin-off. Ini mencakup penguatan struktur kepengurusan dan infrastruktur pendukung, seperti peningkatan permodalan dan penyusunan rencana serta strategi pengembangan bisnis yang matang. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa UUS memiliki fondasi yang kuat untuk bertransformasi menjadi entitas syariah yang mandiri dan kompetitif.
Bergerak ke sektor Jasa Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK juga akan segera menindaklanjuti amanat UU P2SK terkait spin-off di sektor perasuransian dan penjaminan. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai spin-off UUS di sektor ini akan memuat indikator yang lebih jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara realistis. OJK menekankan bahwa proses spin-off tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kesiapan internal UUS untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejalan dengan semangat UU P2SK, OJK sedang menjajaki berbagai opsi kebijakan untuk mendukung UUS yang akan melakukan spin-off agar dapat bertransformasi menjadi perusahaan asuransi atau penjaminan syariah yang sehat dan kuat. Salah satu opsi yang dijajaki adalah kebijakan terkait konsolidasi atau sinergi kerja sama antara perusahaan hasil spin-off dengan perusahaan asuransi/penjaminan terafiliasi. Kerja sama ini dapat mencakup pemanfaatan bersama infrastruktur, baik dalam sistem teknologi informasi maupun jaringan kantor, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar.
Dalam upaya penataan industri pengelolaan investasi, OJK juga melakukan penyempurnaan ketentuan terkait Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penyempurnaan ini mencakup tata kelola penyelesaian transaksi redemption menggunakan aset (in kind settlement) dan mekanisme likuidasi reksa dana. Hal ini merupakan bagian dari implementasi UU P2SK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi investor, terutama saat terjadi pembubaran reksa dana.
Lebih lanjut, OJK juga mengatur mengenai perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk Efek Luar Negeri, serta proses pembubaran, likuidasi, dan restrukturisasi reksa dana. Penerapan multi kelas dalam reksa dana dan penggunaan pembayaran digital dalam transaksi reksa dana juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan akses bagi investor.
Selain itu, OJK tengah menyiapkan penyempurnaan ketentuan prudensial yang berfokus pada kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah. Aturan baru ini akan mencakup batasan penempatan investasi perusahaan asuransi pada pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki fondasi keuangan yang kokoh.
Menindaklanjuti amanat UU P2SK, OJK juga sedang menyiapkan ketentuan teknis terkait penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama. Ketentuan ini akan mencakup berbagai aspek krusial seperti anggaran dasar, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pengendalian internal, hingga prosedur pembubaran dan likuidasi. Seluruh langkah ini merupakan bagian integral dari upaya OJK untuk membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, terpercaya, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat, OJK berupaya mencegah timbulnya masalah di perusahaan jasa keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
