Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengambil langkah proaktif dengan mempercepat proses pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di salah satu titik strategis Indonesia, yaitu Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inisiatif ini dirancang untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi faktual di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi landasan penyusunan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menekankan bahwa pengukuran IPKP ini merupakan fondasi krusial dalam menyelaraskan berbagai program lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk mempercepat laju pembangunan di kawasan perbatasan. Beliau menjelaskan bahwa indeks ini bukan sekadar alat evaluasi semata, melainkan sebuah langkah strategis yang memastikan bahwa pembangunan yang digalakkan benar-benar menyasar target yang tepat dan pada akhirnya mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat.
Kawasan Tou Lumbis, menurut Edfrie, dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini mencakup komoditas seperti rumput laut, kelapa sawit, hingga batu mulia langka seperti blue safir, serta hasil pertanian seperti ubi kayu. Namun, potensi yang begitu besar ini dinilai belum memberikan kontribusi ekonomi yang maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk mentah, yang berarti nilai tambahnya belum tergarap secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan ini, Edfrie memandang pengembangan sektor hilirisasi sebagai kunci utama dalam mendongkrak daya saing ekonomi masyarakat perbatasan. BNPP RI secara aktif mendorong agar komoditas lokal yang ada di Tou Lumbis dapat diolah lebih lanjut menjadi produk-produk bernilai tambah. Contoh konkretnya adalah olahan rumput laut yang siap konsumsi atau produk turunan ubi kayu seperti tepung tapioka. Langkah ini diharapkan dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kawasan Tou Lumbis memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong pengembangan industri yang berbasis pada potensi lokal,” ujar Edfrie. Ia menambahkan bahwa upaya ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi, pemberian pelatihan kepada masyarakat, serta penguatan aspek keberlanjutan pasokan bahan baku. Dengan demikian, kawasan ini akan lebih menarik bagi investor dan membuka pintu ekspor yang lebih luas.
Selain persoalan ekonomi, BNPP RI juga mencatat adanya ketergantungan masyarakat Tou Lumbis yang cukup tinggi terhadap produk-produk yang berasal dari Sabah, Malaysia, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini diperparah oleh maraknya peredaran barang-barang ilegal, yang dampaknya secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Edfrie menilai bahwa penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi sangat vital. Tujuannya adalah agar pergerakan barang di perbatasan dapat terkendali dengan baik dan memberikan keberpihakan yang lebih besar terhadap produk-produk lokal.
Permasalahan keamanan juga menjadi sorotan utama. BNPP RI mengidentifikasi masih tingginya aktivitas lintas batas secara ilegal, termasuk masuknya pekerja migran yang tidak melalui jalur prosedural, memanfaatkan rute-rute tidak resmi atau yang biasa disebut ‘jalan tikus’. Tantangan dalam pengendalian wilayah perbatasan ini semakin kompleks akibat keterbatasan sarana pengawasan. Contohnya adalah belum tersedianya kapal patroli yang memadai serta fasilitas keimigrasian yang belum optimal.
“Penguatan peran serta aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Imigrasi harus didukung penuh dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini penting agar upaya pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan dengan efektivitas yang maksimal,” tegas Edfrie.
Di sisi lain, BNPP RI juga mengamati bahwa layanan dasar di Tou Lumbis masih sangat terbatas. Keterbatasan ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung vital seperti jalan dan dermaga. Selain itu, wilayah ini juga kerap terdampak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang menuntut perhatian khusus. Bahkan, perlu dipertimbangkan pula rencana relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang memiliki risiko tinggi.
Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, BNPP RI telah merancang serangkaian langkah strategis. Di antaranya adalah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi untuk pengolahan rumput laut, pengembangan industri yang memanfaatkan potensi lokal melalui kerja sama dengan sektor swasta dan program Corporate Social Responsibility (CSR), peningkatan kualitas hunian melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penempatan tenaga kesehatan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain itu, akan ada upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan pemberian kuota khusus.
BNPP RI juga berkomitmen untuk mempercepat proses hilirisasi komoditas unggulan di Tou Lumbis. Dukungan akan diberikan dalam bentuk teknologi, pembiayaan, dan kemitraan strategis. Lebih lanjut, koordinasi antar-sektor akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan berjalan secara efektif dan terintegrasi.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik inisiatif pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan. Ia menyatakan bahwa Tou Lumbis merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia. “Kami di pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi pengukuran IPKP ini. Ini menjadi instrumen penting untuk evaluasi dan pemetaan kebutuhan pembangunan di masa mendatang,” ungkapnya.
Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP RI menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Harapannya adalah terciptanya kawasan yang tidak hanya aman, tetapi juga maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan seluruh potensinya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
