Tindakan keji yang dilakukan oleh seorang pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, dengan inisial AS, yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah santriwatinya, menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satu yang bersuara lantang adalah Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak memberikan kelonggaran sedikitpun kepada pelaku, dan mendorong penindakan tegas agar kasus ini segera terungkap tuntas.
Marwan Jafar secara tegas menyatakan keprihatinannya atas kasus yang sangat memprihatinkan ini. Ia secara khusus meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mengambil alih penanganan kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh sosok yang berkedok sebagai seorang kiai dan dukun di Pati. Menurutnya, penanganan oleh institusi kepolisian tingkat pusat ini sangat krusial demi memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, cepat, tanpa pandang bulu, serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat luas yang tengah menyoroti kasus ini dengan penuh perhatian.
Lebih lanjut, Marwan Jafar membeberkan modus operandi pelaku yang sangat licik. Disebutkan bahwa AS diduga kuat telah memanipulasi para korban, yang sebagian besar masih berusia remaja, dengan menggunakan dalih keturunan Nabi Muhammad SAW. Manipulasi semacam ini, menurut Marwan, merupakan bentuk kejahatan berlapis yang tidak dapat ditoleransi sama sekali. Penggunaan dalih agama untuk melakukan tindak kejahatan seksual adalah perbuatan yang sangat biadab dan mencoreng kesucian ajaran agama.
Sebagai seorang legislator yang berasal dari daerah pemilihan Pati, Marwan Jafar juga mengungkapkan adanya keraguan mendalam dari masyarakat setempat mengenai kapasitas keilmuan agama yang dimiliki oleh pelaku. Bahkan, beredar informasi yang sangat mengkhawatirkan bahwa pelaku disebut-sebut tidak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. Tindakan AS ini tidak hanya berdampak buruk pada masa depan para remaja yang menjadi korban, tetapi juga secara signifikan merusak citra baik institusi pesantren, kehormatan para kiai, serta profesi tenaga pendidik secara umum yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa.
Marwan Jafar menyoroti adanya pola intimidasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pelaku. Para korban, yang masih sangat muda dan rentan, diduga diancam akan dikeluarkan dari pondok pesantren jika mereka berani menolak atau melawan keinginan pelaku. Ancaman semacam ini jelas merupakan bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu, ia mendesak agar seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, dapat diselesaikan dengan segera agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.
Dalam pernyataannya, Marwan Jafar menegaskan kembali desakannya kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tidak memberikan celah sedikitpun bagi pelaku untuk mendapatkan pengampunan. Ia berpandangan bahwa kejahatan yang dilakukan AS ini sangat serius dan tidak layak mendapatkan keringanan hukuman. Pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas berbagai tindak pidana yang dilakukannya, termasuk kejahatan seksual, penipuan, dan eksploitasi terhadap umat yang seharusnya dilindungi.
Lebih dari sekadar penegakan hukum terhadap pelaku, Marwan Jafar juga menyampaikan tuntutan penting lainnya, yaitu adanya pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi para santriwati korban. Pendampingan ini sangat krusial untuk membantu para korban memulihkan kondisi psikologis mereka yang mungkin terguncang akibat trauma yang mendalam. Upaya pemulihan trauma ini harus menjadi prioritas agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal dan kuat.
Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana institusi yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan moralitas justru dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyimpangan, serta bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas demi keadilan bagi para korban dan untuk menjaga marwah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Komitmen untuk memberantas kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak di bawah umur dan memanfaatkan posisi kekuasaan, harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
