Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkolaborasi erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, telah meluncurkan sebuah inisiatif penting berupa Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK). Langkah strategis ini, yang diresmikan di Kantor Kemendagri, disambut dengan optimisme tinggi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus. Beliau menyuarakan harapan agar nilai-nilai integritas dapat tertanam kuat, menjadi bagian tak terpisahkan dari diri setiap anak sejak usia dini.
Acara peluncuran yang prestisius ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dalam pidatonya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan bahwa pengenalan pendidikan antikorupsi sejak usia prasekolah dan sekolah dasar merupakan pilar utama dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan. Beliau mengibaratkan inisiatif ini sebagai upaya membangun "kekebalan komunal" terhadap segala bentuk perilaku yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Wiyagus menggarisbawahi pentingnya penanaman pondasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan sejak dini, khususnya pada fase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar.
Pentingnya fase usia dini dalam pembentukan karakter menjadi sorotan utama. Wiyagus mengungkapkan keyakinannya bahwa fondasi karakter yang kokoh dibangun pada periode emas ini. Oleh karena itu, beliau berharap nilai-nilai integritas dapat mengakar kuat dan terbawa hingga dewasa, membentuk prinsip hidup yang tak tergoyahkan. "Harapan kita bersama adalah nilai-nilai integritas ini benar-benar meresap ke dalam diri anak sejak usia dini, menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan," jelasnya. Pendidikan antikorupsi sejak dini ini dipandang sebagai langkah awal krusial untuk menggeser paradigma masyarakat, di mana kejujuran harus menjadi norma yang umum diterima, sementara korupsi harus dikikis habis dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah.
Lebih jauh, Wiyagus menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi pelanggaran aturan, termasuk praktik pungutan liar (pungli). Beliau menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran aturan, sekecil apapun, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan dibanggakan sebagai bagian dari "budaya". Frasa seperti "sudah menjadi budaya kita" atau "uang pelicin itu wajar" harus dihindari dan digantikan dengan pemahaman bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan adalah salah dan harus diperbaiki.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menyampaikan pesan penting yang dititipkan oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Pesan tersebut terbagi dalam dua poin utama. Pertama, kepala daerah diinstruksikan untuk segera menyusun peraturan turunan, baik berupa peraturan kepala daerah maupun instruksi teknis lainnya, demi memfasilitasi implementasi pendidikan antikorupsi di wilayah masing-masing. Dalam penyusunan ini, panduan dan bahan ajar yang telah disediakan oleh Kemendagri, KPK, dan Kemendikdasmen diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Poin kedua dari instruksi Mendagri adalah pentingnya integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap regulasi pendidikan antikorupsi yang ada di setiap daerah, serta melakukan pembaruan jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan antikorupsi dapat terlaksana secara menyeluruh di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Tidak hanya itu, Mendagri juga menginstruksikan agar seluruh satuan pendidikan melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi kepada Kemendagri melalui platform yang telah disediakan oleh KPK. Langkah ini bertujuan untuk memantau efektivitas program dan memastikan akuntabilitas pelaksanaannya. Terakhir, peran Inspektorat Daerah akan diperkuat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan antikorupsi di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan seluruh upaya ini dapat bersinergi menciptakan generasi yang berintegritas dan bebas korupsi.
