Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menemukan praktik penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang merugikan masyarakat. Indikasi kecurangan ini terungkap melalui pola pengisian BBM bersubsidi yang tidak wajar oleh sejumlah kendaraan. Bukti visual dari rekaman CCTV menunjukkan adanya kendaraan yang berulang kali mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam satu hari, namun dengan menggunakan kode QR (Quick Response) yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang terdaftar.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memaparkan dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, bahwa pola penyaluran BBM bersubsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menyoroti adanya segelintir pihak yang secara sengaja memanfaatkan celah sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Wahyudi menjelaskan bahwa temuan BPH Migas didasarkan pada analisis mendalam terhadap rekaman CCTV yang memantau aktivitas di SPBU secara langsung. "Kami mengamati adanya kendaraan-kendaraan yang kami sebut sebagai ‘helikopter’ atau ‘pengerit’ yang terus menerus keluar masuk SPBU. Yang mencurigakan adalah mereka menggunakan kode QR yang berbeda setiap kali bertransaksi, dan kode tersebut tidak sesuai dengan identitas asli kendaraan mereka," ungkap Wahyudi.
Fenomena ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengakali kuota BBM bersubsidi. Modus operandi yang terungkap melibatkan penggunaan kode QR ganda, di mana satu kendaraan dapat memiliki beberapa kode QR yang berbeda atau menggunakan kode QR milik kendaraan lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengisi BBM bersubsidi lebih dari kuota yang seharusnya, bahkan berkali-kali dalam sehari. Identifikasi kendaraan yang melakukan praktik ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penggunaan kode QR yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.
Dari analisis visual yang disajikan, terlihat bahwa kendaraan-kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan ini beragam. Mulai dari jenis kendaraan roda empat seperti Kijang Innova Reborn, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Isuzu Panther, yang seringkali diasosiasikan dengan kapasitas tangki yang lebih besar dan penggunaan BBM yang lebih intensif. Selain itu, beberapa jenis truk juga turut terdeteksi berperan sebagai ‘pengerit’, yang diduga dimanfaatkan untuk mengangkut BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Istilah ‘helikopter’ digunakan untuk menggambarkan kendaraan yang bolak-balik dalam waktu singkat, sementara ‘pengerit’ merujuk pada kendaraan yang diduga menimbun atau mengangkut BBM bersubsidi secara ilegal.
Wahyudi menegaskan bahwa SPBU yang terbukti menyalurkan BBM bersubsidi di luar peruntukannya akan dikenakan sanksi tegas. Tingkat keparahan sanksi akan bergantung pada sejauh mana keterlibatan SPBU tersebut, termasuk adanya indikasi kerja sama dengan pihak yang menyalahgunakan. Jika terbukti ada kerja sama yang terjalin, izin SPBU tersebut untuk menyalurkan BBM bersubsidi dapat dicabut. "Tindakan tegas ini penting untuk memberikan efek jera, baik kepada pihak SPBU maupun kepada oknum yang mencoba menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi. Kita perlu lebih selektif dan teliti dalam melakukan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, serta layanan masyarakat dapat berjalan lancar," tegas Wahyudi.
Menyikapi temuan ini, BPH Migas berencana untuk terus mengembangkan sistem QR code untuk pembelian BBM bersubsidi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem QR code yang dinamis. Dengan sistem ini, kode QR yang sudah tidak berlaku atau sudah pernah digunakan akan otomatis terblokir dan tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi. Selain itu, BPH Migas juga sedang mempersiapkan sistem yang dapat mendeteksi pergerakan kendaraan yang menggunakan QR code secara lintas kota atau kabupaten dengan volume pengisian yang tidak wajar. Sistem ini akan secara otomatis melakukan pemblokiran terhadap transaksi tersebut.
"Kami juga berencana untuk menyiapkan QR code yang tidak bergerak lintas kota kabupaten dengan volume yang tidak wajar itu otomatis nanti dilakukan pemblokiran. Ini otomatis mengurangi pembelian BBM di masing-masing wilayah yang mengganggu masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM," pungkas Wahyudi. Inisiatif pengembangan sistem ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan, serta mencegah terjadinya kelangkaan di wilayah-wilayah tertentu akibat penimbunan atau pengalihan ilegal. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
