Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melontarkan sebuah gagasan revolusioner yang berpotensi mengubah cara kita memandang kontribusi finansial terhadap infrastruktur jalan. Inti dari wacana ini adalah usulan untuk menghapuskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi sumber pendapatan daerah. Sebagai gantinya, akan diterapkan sistem jalan berbayar bagi kendaraan yang melintasi jalan-jalan provinsi. Pendekatan ini dikemukakan dengan tujuan utama menciptakan sistem yang lebih berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.
Konsep di balik gagasan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Dedi Mulyadi melalui platform media sosial pribadinya, adalah mewujudkan jaringan jalan berkualitas tinggi di seluruh Jawa Barat. Kualitas yang dimaksud mencakup berbagai aspek vital, mulai dari permukaan jalan yang mulus, sistem drainase yang efektif untuk mencegah genangan air, hingga kelengkapan infrastruktur pendukung seperti kamera pengawas (CCTV) untuk pemantauan keamanan, sistem penerangan jalan umum yang memadai demi visibilitas optimal, serta pos pengamanan yang dilengkapi dengan fasilitas darurat. Fasilitas darurat ini meliputi kendaraan derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis yang siap siaga memberikan bantuan.
Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi mengutarakan bahwa setelah semua elemen kualitas jalan tersebut terpenuhi, barulah wacana penghapusan PKB dan penggantiannya dengan sistem jalan berbayar akan dipertimbangkan secara serius. Logika di baliknya sederhana: "Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," ujarnya. Pernyataan ini menekankan prinsip bahwa beban finansial seharusnya dibebankan kepada mereka yang secara aktif memanfaatkan infrastruktur, bukan kepada pemilik kendaraan secara umum, terlepas dari frekuensi penggunaan jalan provinsi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengutip pandangan dari detikJabar, menjelaskan bahwa sistem pajak kendaraan yang berlaku saat ini menyimpan potensi ketidakadilan. Ia berpendapat bahwa pemilik kendaraan terpaksa menanggung beban pajak kendaraan meskipun mereka tidak secara rutin atau bahkan jarang menggunakan jalan-jalan milik provinsi. Inilah yang mendorong munculnya pemikiran untuk mengalihkan mekanisme pungutan agar lebih mencerminkan tingkat pemanfaatan infrastruktur.
"Juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," ungkapnya. Dengan kata lain, wacana ini berupaya menyelaraskan antara kontribusi finansial dengan manfaat nyata yang diterima oleh pengguna jalan. Konsep ini, menurut Dedi, memiliki kemiripan fundamental dengan mekanisme tarif yang diterapkan pada jalan tol, di mana pengguna dikenakan biaya berdasarkan jarak tempuh atau akses yang mereka manfaatkan.
Namun, Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa gagasan ini masih berada pada tahap paling awal dari proses pembahasan. Belum ada keputusan final yang diambil, dan saat ini fokusnya adalah melakukan kajian mendalam. Dedi Mulyadi menekankan bahwa prasyarat utama sebelum gagasan ini dapat diimplementasikan adalah memastikan bahwa kualitas jalan provinsi dapat disetarakan dengan standar kualitas jalan tol. Ini bukan sekadar janji kosong, melainkan komitmen untuk menyediakan infrastruktur yang prima sebelum beralih ke model pendanaan alternatif.
Untuk memastikan kajian yang komprehensif dan objektif, tim khusus telah dibentuk. Tim ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para akademisi yang memiliki keahlian di bidang transportasi dan infrastruktur, para pakar yang memahami seluk-beluk pengelolaan jalan, serta berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan, kemauan, dan kemampuan untuk menganalisis serta membaca arah perkembangan pembangunan jalan di masa depan. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan, sebelum gagasan ini dibawa ke tahap selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan.
Proses kajian ini akan menjadi kunci untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari potensi penerimaan dari sistem jalan berbayar, implikasinya terhadap lalu lintas, hingga kesiapan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk implementasinya. Selain itu, masukan dari masyarakat juga akan menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berkeadilan tetapi juga dapat diterima oleh publik. Harapannya, melalui proses ini, Jawa Barat dapat mengadopsi model pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, seiring dengan upaya peningkatan kualitas jalan yang terus digalakkan.
