Fenomena mengkhawatirkan muncul dari laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengindikasikan bahwa lebih dari separuh anak-anak di Indonesia telah berhadapan dengan konten seksual di ranah media sosial. Situasi ini menjadi sinyal peringatan keras mengenai meningkatnya ancaman di ruang digital yang meliputi perundungan siber, potensi predator daring, hingga penyalahgunaan internet di usia dini.
Alfreno Kautsar, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, menyoroti bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya melindungi anak-anak di dunia maya. Ia menegaskan bahwa kelompok usia anak-anak kini menjadi salah satu segmen yang paling rentan terhadap berbagai risiko yang timbul dari aktivitas daring.
Berdasarkan data yang dirilis, sekitar 50,3 persen anak-anak di Indonesia terpapar materi seksual melalui platform media sosial. Alfreno menggambarkan betapa mengkhawatirkannya kondisi ini, di mana dari estimasi 80 juta anak, hampir setengahnya menghadapi paparan tersebut. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa 48 persen dari mereka juga mengalami kekerasan berbasis gender daring.
Dalam paparannya, Alfreno mengidentifikasi dua kategori risiko utama yang paling banyak mengancam anak-anak di ruang digital: risiko konten dan risiko kontak.
Risiko konten merujuk pada kemungkinan anak-anak terpapar berbagai jenis materi negatif yang beredar di media sosial, yang sebagian besar disebabkan oleh kemudahan akses internet yang kini dimiliki oleh anak-anak. Alfreno menjelaskan bahwa anak-anak memiliki akses yang hampir tanpa batas terhadap beragam jenis konten, baik yang bersifat positif maupun negatif. "Anak-anak dengan akses ke media sosial dapat terpapar konten apapun, baik negatif maupun positif, yang semuanya menjadi ranah eksplorasi mereka," ujarnya.
Sementara itu, risiko kontak terjadi ketika anak-anak menjalin interaksi dengan individu yang tidak dikenal melalui media sosial atau platform digital lainnya. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena membuka celah bagi manipulasi, penyebaran paham radikal, hingga potensi pelecehan terhadap anak. "Saat ini, tidak sedikit anak-anak kita yang dapat berkomunikasi dengan orang asing, yang kemudian dapat berujung pada pemberian informasi-informasi yang merusak, seperti ajaran radikalisme. Selain itu, pelecehan terhadap anak juga dapat terjadi," imbuh Alfreno.
Menyikapi permasalahan serius ini, pemerintah telah mengambil langkah mitigasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, yang akrab disapa PP Tunas. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Alfreno menekankan bahwa penerbitan regulasi ini bukanlah upaya untuk membatasi kreativitas maupun semangat inovasi generasi muda. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara aman dan sehat. "Kami tidak pernah bermaksud untuk membatasi inovasi bagi kaum muda. Kami hanya ingin mereka memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kami hanya berupaya agar anak-anak muda Indonesia terhindar dari berbagai risiko, tanpa harus menghambat inovasi mereka," pungkasnya.
Dampak paparan konten negatif pada anak-anak di media sosial merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kemudahan akses informasi di era digital memang memberikan banyak manfaat, namun tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, anak-anak dapat menjadi korban dari berbagai ancaman daring. Perundungan siber, misalnya, dapat meninggalkan luka psikologis mendalam pada korban, yang berdampak pada kepercayaan diri dan interaksi sosial mereka. Predator daring, dengan modus operandinya yang semakin canggih, dapat memanfaatkan keluguan anak untuk melakukan eksploitasi seksual.
Penyalahgunaan internet pada usia dini juga menjadi perhatian. Anak-anak yang terlalu dini terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka dapat mengalami gangguan perkembangan kognitif dan emosional. Mereka mungkin kesulitan membedakan antara fantasi dan kenyataan, atau mengembangkan pandangan yang keliru tentang hubungan dan seksualitas.
PP Tunas yang diterbitkan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman daring. Regulasi ini kemungkinan besar mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab platform digital dalam memoderasi konten, mekanisme pelaporan konten berbahaya, serta kewajiban penyedia layanan internet untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan anak. Selain itu, edukasi literasi digital bagi anak-anak, orang tua, dan pendidik juga menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan.
Orang tua memegang peranan krusial dalam mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka. Membangun komunikasi yang terbuka tentang penggunaan internet, menetapkan batasan waktu layar, dan mengajarkan anak-anak tentang risiko serta cara melindungi diri di dunia maya adalah langkah-langkah preventif yang sangat efektif.
Pendidikan formal juga perlu mengintegrasikan materi literasi digital dalam kurikulum. Sekolah dapat menjadi wadah untuk mengajarkan anak-anak tentang etika berinternet, cara mengidentifikasi informasi yang salah, serta pentingnya menjaga privasi mereka.
Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, orang tua, sekolah, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tanpa terjerumus dalam jurang bahaya digital. Upaya ini bukan hanya tentang membatasi, tetapi lebih kepada memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menavigasi ruang digital dengan bijak dan aman.
