Upaya mengatasi kemacetan kronis yang telah lama menghantui jalur utama Padang-Bukittinggi, khususnya di area Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menunjukkan perkembangan signifikan. Sebuah rencana pembangunan jalan alternatif sepanjang 1,3 kilometer kini memasuki tahapan penting, dengan harapan besar dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2027. Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, bersama jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, menandai keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti proyek vital ini.
Dalam kunjungannya ke lokasi calon jalan baru, Andre Rosiade didampingi oleh Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Meskipun Bupati Tanah Datar, Eka Putra, berhalangan hadir karena tugas kedinasan di luar daerah, komunikasi intensif telah terjalin. Andre Rosiade mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan ketersediaan lahan. Upaya pembebasan lahan ini rencananya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026. Setelah proses pembebasan lahan rampung pada akhir tahun 2026, proyek jalan alternatif ini diharapkan dapat diusulkan dan masuk dalam program prioritas nasional, yaitu Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2027.
Andre Rosiade mengungkapkan optimismenya bahwa proyek ini berada di jalur yang tepat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. "Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027," ujar Andre Rosiade, menggambarkan tahapan-tahapan krusial yang telah direncanakan. Ia menambahkan bahwa koordinasi yang terjalin antara semua pihak berjalan lancar, membuka peluang besar untuk penyelesaian masalah kemacetan yang sudah bertahun-tahun menjadi keluhan.
Lebih lanjut, Andre Rosiade yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai rencana. Ia menggarisbawahi bahwa tidak ada kendala berarti terkait proses administrasi dan kesiapan lahan, berkat komunikasi yang baik dengan Bupati Tanah Datar. "Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah," jelasnya. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade sangat berharap proyek ini dapat segera dieksekusi pada tahun 2027 dan menjadi solusi definitif bagi persoalan klasik yang dihadapi di kawasan Pasar Koto Baru. "Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Pusat," tegasnya, menekankan pentingnya kerja sama lintas tingkatan pemerintahan.
Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, memberikan rincian teknis mengenai proyek ini. Jalan alternatif yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1,3 kilometer dan membutuhkan luas lahan sekitar 21.000 meter persegi. Ia juga menjelaskan bahwa proses perhitungan anggaran masih terus dilakukan penyesuaian, terutama mengingat adanya fluktuasi harga material, seperti kenaikan harga aspal. "Masih penyesuaian karena ada harga aspal naik," terang Elsa. Ia mengonfirmasi kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung percepatan proyek ini, khususnya melalui realokasi anggaran pada APBD Perubahan 2026. "Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan," tambahnya, menjelaskan bahwa dampak pembangunan akan meliputi pembebasan lahan dan relokasi 11 rumah warga.
Andre Rosiade menutup kunjungannya dengan optimisme yang tinggi. Ia berharap pembangunan jalan alternatif ini dapat segera terealisasi tanpa hambatan. Keputusan mengenai jalur mana yang akan lebih difavoritkan untuk lalu lintas dari dan menuju Padang atau Bukittinggi, menurutnya, dapat dibicarakan lebih lanjut setelah fisik pembangunan jalan baru ini selesai. "Yang penting pembangunan jalan dulu!" serunya, menekankan urgensi penyelesaian infrastruktur dasar ini.
Proyek jalan alternatif di Pasar Koto Baru ini merupakan inisiatif strategis yang diharapkan tidak hanya mampu mengurai titik kemacetan yang selama ini kerap terjadi, tetapi juga meningkatkan kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta perencanaan yang matang, target penyelesaian pada tahun 2027 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah tujuan yang semakin mendekati kenyataan. Kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif signifikan bagi perekonomian dan kenyamanan masyarakat Sumatera Barat.
