Ribuan nasabah bank kecil di Tiongkok tengah dilanda kecemasan mendalam akibat ketidakmampuan mereka untuk mengakses dana tabungan. Situasi ini semakin memburuk ketika para deposan di beberapa bank pedesaan di Provinsi Henan mendapati rekening mereka mendadak tidak dapat diakses, menciptakan gelombang kepanikan dan ketidakpastian finansial.
Salah satu korban situasi ini, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengungkapkan beban psikologis yang dialaminya. Ia mengaku tabungannya yang mencapai nilai fantastis, setara dengan US$ 6 juta atau sekitar Rp 90 miliar, terkunci di tiga bank kecil di Provinsi Henan. Ia adalah bagian dari ribuan nasabah lain yang berjuang untuk mendapatkan kembali dana mereka yang tertahan di sekitar enam institusi keuangan pedesaan.
"Saya nyaris mengalami gangguan saraf. Saya tidak bisa tidur sama sekali," keluh nasabah tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh CNN pada Jumat, 24 Juni 2022. Pengalaman ini bukan hanya dialami oleh segelintir orang, melainkan merupakan masalah yang meluas, menyentuh hati banyak individu yang bergantung pada tabungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari maupun rencana masa depan.
Ketika para nasabah mencoba mengakses akun mereka melalui platform daring, mereka disambut dengan notifikasi bahwa sistem sedang dalam proses pemeliharaan, sehingga layanan tidak dapat diakses sementara waktu. Masalah yang muncul sejak bulan April ini, hingga Juni, belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, menambah durasi penderitaan para deposan.
Akar permasalahan ini dapat ditelusuri sejak bulan April, ketika empat bank di Henan secara tiba-tiba menangguhkan semua aktivitas penarikan tunai. Fenomena ini terjadi di tengah aturan ketat yang membatasi bank-bank lokal di Tiongkok hanya diperbolehkan menghimpun dana dari basis pelanggan di wilayah operasional mereka. Namun, dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana mulai mengemuka.
Regulator perbankan nasional memberikan sinyalemen kuat terkait kemungkinan adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemegang saham utama bank-bank tersebut. Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China (CBIRC) menyatakan kepada pemerintah, seperti dikutip oleh Xinhua News Agency melalui CNN, bahwa Henan New Fortune Group, yang merupakan pemegang saham dari empat bank desa tersebut, diduga telah melakukan praktik penyerapan dana publik secara ilegal. Modus operandi yang dituduhkan meliputi kolusi internal dan eksternal, pemanfaatan platform pihak ketiga, serta peran sebagai pialang dana yang tidak semestinya.
Insiden serupa di bank-bank kecil Tiongkok bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai investigasi terhadap bank-bank ini marak terjadi, mengungkap dugaan kuat terkait penyalahgunaan dana nasabah hingga praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.
Meskipun belum ada data resmi yang dirilis oleh pemerintah mengenai total dana yang tidak dapat diakses oleh para deposan, perkiraan dari publikasi Sanlian Lifeweek pada bulan April lalu memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Diperkirakan sebanyak 400.000 nasabah perbankan di seluruh Tiongkok mengalami kesulitan serupa dalam mengakses tabungan mereka. Angka ini menunjukkan skala masalah yang sangat besar dan berdampak luas.
Ketidakpuasan dan keputusasaan para nasabah memuncak pada bulan Mei lalu, ketika ratusan deposan nekat melakukan perjalanan ke Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan. Mereka berkumpul di luar kantor regulator perbankan, menyuarakan tuntutan mereka untuk mengembalikan dana yang telah mereka percay
akan kepada bank. Namun, aksi protes tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan, menyisakan rasa kecewa yang mendalam.
Rencana aksi protes lanjutan pun dijadwalkan pada bulan Juni. Namun, nasib para demonstran kembali dihadapkan pada rintangan yang tak terduga. Setibanya mereka di Zhengzhou, para deposan mendapati bahwa kode kesehatan digital mereka, yang sebelumnya berwarna hijau saat keberangkatan, mendadak berubah menjadi merah.
Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 di Tiongkok, kode kesehatan merah secara otomatis menandakan seseorang terinfeksi virus atau dianggap berisiko tinggi terpapar. Individu dengan kode kesehatan merah dikategorikan sebagai persona non grata, yang berarti mereka dilarang hadir di tempat-tempat umum, termasuk menggunakan transportasi publik, dan diwajibkan menjalani karantina wajib selama berminggu-minggu oleh pemerintah. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk menekan penyebaran virus, secara efektif digunakan untuk menghalangi pergerakan para nasabah yang hendak menyuarakan aspirasi mereka, menciptakan hambatan tambahan dalam perjuangan mereka mendapatkan kembali dana tabungan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai stabilitas sistem perbankan pedesaan di Tiongkok dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Keterbatasan akses terhadap dana yang seharusnya menjadi hak mereka, ditambah dengan penggunaan kebijakan kesehatan sebagai alat pembatas pergerakan, menciptakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi ribuan keluarga yang bergantung pada tabungan tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal di sektor keuangan, demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
