oleh

Kepala BPSDM Sulbar : Peran LSP-PDN di Provinsi

-Daerah, Mamuju-62 views

Kepala BPSDM Sulbar, DR. Yakub F Solon.

Mamuju,Penasulbar.co.id – Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi, (LSP-PDN) Provinsi, merupakan lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh gubernur. tujuannya untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi pegawai aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Kepala BPSDM Provinsi Sulbar, DR. Yakub F Solon, Pembentukan LSP-PDN Provinsi ini sedang dalam proses. Nantinya, setelah disahkan maka BPSDM Provinsi akan diberi tanggung jawab sebagai pengelola LSP-PDN Provinsi yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi LSP-PDN secara profesional, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Yakub Menjelaskan, Pembentukan LSP-PDN dimaksudkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap pejabat fungsional polisi pamong praja, pejabat fungsional pemadam kebakaran, pejabat fungsional pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah dan alumni Diklat Pimpemdagri tingkat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas. Hal ini berdasar pada amanat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dimana pada pasal 98 ayat 2 dan 3, dijelaskan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah harus memenuhi persyaratan teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan ini, harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui tahapan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri, sebagaimana amanat permendagri nomor 85 tahun 2017 pada pasal 3, menjelaskan bahwa, jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri dari Diklat Pimpemdagri JPT Madya, Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator dan Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas, dan pasal 20 menjelaskan bahwa, uji kompetensi dilakukan oleh LSP PDN, yang sertifikatnya menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

”Karena itu, kepada seluruh kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM kabupaten/kota, serta sekretaris organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah provinsi, kiranya usai mengikuti kegiatan ini, agar segera menindak-lanjuti, serta meng-informasikan ketentuan peraturan itu kepada seluruh aparatur sipil negara di wilayah kerjanya masing-masing,” terang, Yakub. (ADV)

redaktur : Nisan Parrokak

Komentar