oleh

KAPAL Perempuan dan Jaringan EM2030 Bangun Gerakan Advokasi Berbasis Data

Penasulbar.co.id – Institut KAPAL Perempuan bersama jaringan Equal Measures 2030 (EM2030) telah bekerjasama selama lima tahun dalam program membangun gerakan advokasi berbasis data untuk pencapaian SDGs Goal lima, terutama penghapusan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan.

“Kegiatan ini membincang tentang kekuatan data mendorong perubahan kekuatan dan tantangan dalam pencapaian SDGs Goal lima di masa pandemi Covid-19 secara virtual,” kata Koordinator Advokasi dan SDGs, Institut KAPAL Perempuan, Justin Anthonie, Senin, 16 Agustus 2021.

Justin mengungkapkan, menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Institut KAPAL Perempuan dan EM2030 menyelenggarakan kegiatan khusus untuk mempertemukan para jurnalis dan pelaku gerakan advokasi berbasis data yang dilakukan oleh multipihak.

“Hari kemerdekaan Indonesia diharapkan dapat memerdekakan perempuan dan anak untuk bebas dari kekerasan dan perkawinan anak,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan SDGs Gender Indeks EM2030 dan data penelitian Institut KAPAL Perempuan yang digunakan mendorong perubahan untuk mempengaruhi kebijakan dan implementasinya ditingkat lokal dan nasional.

“Kegiatan ini disampaikan melalui Talk Show yang akan membahas tentang kekuatan data dan perkembangan terbaru tentang penghapusan perkawinan anak di masa pandemi,” kata Justin.

Lanjut Justin mengungkapkan, pihaknya menghadirkan narasumber dari Kedeputian Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sekda Kabupaten Lombok Timur, NTB, Institut KAPAL Perempuan dan Equal Measures 2030 (EM2030).

“Disamping itu hadir lima perempuan pemimpin akar rumput memberikan kesaksian tentang perjuangan menghapus perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender,” katanya.

Kegiatan tersebut, kata Justin, merupakan bagian dari upaya untuk mendorong semua pihak mengingat urgensi kesetaraan gender di Indonesia.

“Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, namun kesetaraan gender masih stagnan di Indonesia, sebagaimana SDGs tahun 2019 dimana pencegahan perkawinan anak belum mencapai target Roadmap SDGs 2019 sebesar 10,59 persen,” kata Justin.

Data UN Women tahun 2020 menilai, dampak Covid-19 terhadap gender dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih rendah pencapaian terkait kesetaraan gender.

“Laporan EM2030 tahun 2019 dalam SDGs Gender Indeks dan Indonesia berada di peringkat 69 dari 129 negara dan ditingkat 11 dari 23 negara ditingkat regional Asia Pasifik,” katanya.

Secara global, menurut SDGs Gender indeks, tidak ada satupun negara yang kesetaraan gendernya dalam posisi aman.

Diantara faktor yang menyebabkannya adalah belum memadainya implementasi UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan lambannya pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, intervensi program, anggaran dan kesadaran publik.

“Pandemi COVID-19 memperparahnya. Laporan UNFPA (United Nations Population Fund) mempredikasi di tahun ke depan terjadi peningkatan 13 juta anak dan lonjakan besar di negara-negara yang tingkat perkawinan anaknya tinggi termasuk Indonesia,” kata Justin.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) mengungkapkan, catatan kenaikan kasus di Pengadilan Agama tahun 2017 berjumlah 13.095 perkara dan 13.815 perkara tahun 2018, serta 24.864 perkara tahun 2019 dan 33.664 kasus hanya dari Januari hingga Juni 2020.

“Kondisi ini menujukan peringatan keras bahwa deretan angka tersebut menyangkut ancaman masa depan dari resiko lost generation, memburuknya kesehatan perempuan, pendidikan anak perempuan, feminisasi kemiskinan dan merosotnya kualitas hidup perempuan,” katanya.

Meski begitu, muncul inisiatif-inisiatif organisasi perempuan dan perempuan dari kalangan akar rumput untuk menangani dampak pandemi yang kurang mendapatkan perhatian semua pihak.

“Diantaranya, masalah perkawinan anak, kekerasan seksual dan KDRT yang meningkat dan semakin berlipat kerentanannya,” kata Justin. []

Komentar